Kenya Dan Huawei

Wikileaks: Kegagalan Perlindungan Saksi di Kenya

wikileaks, Kenya -
Dokumen hasil pembicaraan antara kedubes AS di Nairobi, Kenya yang di kirim ke Washington tercatat di buat pada tanggal 05 Januari 2010 pada pukul 11:11 waktu Washington dan di publikasikan tanggal 27 Februari 2011 pada pukul 23:11 yang di kategorikan sebagai dokumen RAHASIA.

SIPDIS mendokumentasikan dengan judul Kenya: Sebuah Dilema Menyakitkan akibat Kurangnya Perlindungan Saksi. Komunikasi tertanda atas nama Mitchell Benedict, penasihat politik AS di Kenya. Pranala dokumen dalam bahasa Inggris dapat di baca di situsnya.

Situs berita bahasa Inggris,Daily Nation menuliskan bahwa presiden yang berkuasa sekarang Kibaki dan perdana menteri Raila Odinga melakukan penangkapan dan penghukuman atas orang-orang yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu tahun lalu. Orang-orang ini di sebut 'dekat' dengan kedua pemimpin negara tersebut.

Dalam dokumen kawat yang bocor menyebutkan bahwa keduanya 'mengorbankan' sebagian pembantu dekat mereka(sekretaris dan menteri) untuk kesalahan-kesalahan urusan umum yang tidak mereka lakukan. Duta besar AS untuk Kenya, Michael Ranneberger. mengatakan bahwa adanya keterlibatan kedua keluarga pemimpin negara itu.

Dubes tersebut menyebutkan bahwa pembekuan sementara jabatan 4 pejabat pada bulan februari tahun lalu dalam skandal pembebasan uang sekolah tingkat dasar Dan 'jagung'

Tidak ada satupun anggota keluarga yang menerima dana pembebasan uang sekolah(mungkin di Indonesia sering di sebut BOS-Bantuan Operasional Sekolah) berani bersaksi ketika investigasi di gelar.

Berikut adalah nama - nama sekretaris(menteri) yang
jabatannya di bekukan sementara yakni:
1. dr.Romano Kiome(pangan)
2. Mr. Ali Mohamed(Program Khusus)
3. Prof Karega Mutahi(pendidikan)
4. Dr.Mohamed Ishakia(Kantor Perdana Menteri)
5. Caroli Omondi, kepala pembantu perdana menteri yang juga pemimpin perusahaan Gideon Misoi serta manajer Lini atas.

Rannerberg menduga bahwa presiden dan perdana menteri memilih menghentikan sementara para pejabat tertentu untuk mencegah tekanan publik yang jauh lebih luas atas keterlibatan mereka dalam skandal-skandal yang telah berlangsung dari tahun lalu.

Menghadapi tekanan yang semakin kuat, Presiden Kibaki dan Perdana Menteri Odinga sepakat untuk mengambil tindakan terbatas sehingga pada tanggal 13 Februari tahun lalu, presiden Kibaki mengumumkan bahwa Ada tugas sejumlah pejabat di bekukan selama 90 hari(3 bulan) ketika investigasi terhadap skandal 'jagung' dan pendidikan berlangsung. Sementara PM Odinga menghadapi skandal ini memilih untuk memecahkan perhatian publik.

Ketika pengumuman di lakukan sehari sesudahnya, PM Odinga menghadapi tekanan bertubi-tubi atas korupsi dan masalah konstitusi.

Sebuah kemungkinan bahwa Presiden Kibaki di nasihati oleh Tuan Uhuru Kenyata untuk tidak mengambil tindakan apapun terhadap Mr. Ruto karena aliansi politik strategis di antara keduanya.

Analisa lalu mengatakan bahwa ada kemungkinan Kibaki ingin terlihat mendukung gerakan anti korupsi seperti Odinga lalu melakukan pengorbanan terhadap sebagian menteri seniornya untuk mengelabui publik.

Mr. Ruto dan Kibaki adalah rekan kerja yang dekat dalam pemerintahan dan mungkin keduanya dapat bekerjasama dalam pemilu baru yang akan di gelar tahun depan.

Uhuru, penasihat Kibaki meminta Kibaki untuk meyakinkan menteri pekerjaan umum, Francis Muthaura bahwa tidak ada keputusan yang telah di buat untuk 'membekukan' Prof Ongeri dan Mr. Ruto belum ada kesepakatan.

Namun sayangnya dalam diskusi antara presiden Kibaki dan PM Odinga sebelumnya, Odinga sendiri telah memaksa memberikan keputusan untuk membekukan sementara jabatan tuan Ruto. Artinya, nasihat Uhuru ke Presiden Kibaki terlambat.

Dan selanjutnya seperti yang di ketahui, Presiden Kibaki mengatakan bahwa dia memiliki kekuasaan penuh dalam konstitusi untuk mengkoordinasi maupun mengawasi para menteri di kabinet sehingga ia menegaskan berhak untuk menghentikan maupun mengangkat menteri suka maupun tidak suka.

Jika suasana politik memanas dan memburuk, ada kemungkinan Kenya akan mengalami gelombang aksi protes berujung demonstrasi seperti yang terjadi di Libya, Mesir, Tunisia dan beberapa negara di Timteng dalam beberapa bulan terakhir ini.

(sumber: Daily Nation)

Baca juga update berita pendek dalam bahasa Indonesia ataupun Inggris di sini

Wikileaks: Otoritas Cina Menggunakan Huawei Untuk Mata-mata?

Perusahaan elektronik raksasa Cina, Huawei dan ZTE di duga menjadi kendaraan spionase oleh negaranya sendiri. Sesegera setelah kabel ini bocor ke publik, pemerintah India segera melarang dan membatalkan kontrak produk dengan kedua perusahaan Cina ini karena masalah keamanan nasional dalam negerinya.

Kawat yang di bocorkan oleh wikileaks menyebutkan kedua perusahaan besar ini memang Huawei dan penyuplai alat komunikasi terbesar Cina, ZTE memproduksi dan memasarkan produk-produk mereka dengan murah untuk dapat memenangi tender dari pemerintah.

Namun kawat tersebut juga memuat keluhan dari CEO Safaricom, Michael Joseph bahwa kedua perusahaan Cina ini menyediakan purna jual yang begitu amat buruk. Dia menyebutnya, ketika peralatan mereka mulai bermasalah, mereka berusaha 'kabur' atau cuci tangan.

Dalam kawat tersebut di sebutkan bahwa Safaricom mengontrak membeli peralatan dari salah satu perusahaan Cina ini tahun 2006 merasa menyesal.

Huawei di sebutkan hanya mengirimkan setengah dari peralatan yang di pesan oleh perusahaan ini seperti yang sudah di sepakati dalam kontrak.

Sampai pada akhirnya CEO Safaricom, Joseph sendiri terbang ke Cina dan bertemu dengan CEO Huawei yang secara paksa membatalkan kontrak pembelian tersebut.

Terlebih-lebih lagi AS menuduh bahwa perusahaan-perusahaan di China 'membeli' pengaruh maupun menyuap para politisi di Kenya.

Di AS sendiri, Huawei di duga membeli perusahaan 3leaf pada bulan Mei 2010 senilai USD 2 juta untuk kegiatan yang di kategorikan sebagai di 'curigai' yang bisa membahayakan keamanan dalam negeri AS.

Oleh karena hal ini, Pentagon meminta kepada komite Penanaman Modal Asing untuk mengagalkan/membatalkan rencana pembelian 3Leaf oleh Huawei.

Deputi CEO Huawei, Ken Hu memprotes tindakan yang di ambil oleh komite.
Namun komite mengikuti saran Pentagon untuk meminta Huawei melakukan divestasi saham kepemilikan 3leaf ke publik atau komite akan merekomendasikan kepada Obama agar transaksi di batalkan.

Deputi CEO, Hu dalam pernyataan tertulis kepada komite bahwa perusahaan Huawei menghormati dan menghargai nilai-nilai demokrasi. Dalam surat pernyataan tersebut, ia mengatakan bahwa perusahaan ini tidak terbukti mempunyai kaitan erat dengan militer Cina seperti yang di tuduhkan.

Dalam surat tersebut, ia menyatakan bahwa tidak terbukti bahwa perusahaan ini membantu militer maupun pemerintah Cina untuk melakukan kegiatan mata-mata di luar negeri seperti menyelubungkan peralatan mata-mata dalam peralatan elektronik yang di pasarkannya.

Hu sendiri menyebutkan bahwa tuduhan-tuduhan 'salah' seperti ini dapat memberikan citra buruk bagi usaha perusahaan Huawei di luar negeri.

Dalam suratnya, dia menolak bahwa pendiri Huawei, Ren Zhengfei yang pernah bergabung di kesatuan teknisi militer Cina PLAF(People Liberation Armed Forces) itu masih memiliki hubungan erat dengan para pejabat militer. Ia juga tidak memiliki pangkat apapun dari PLAF.

Ren sendiri pensiun dari kesatuan teknisi AB Cina pada tahun 1983. Kesatuan ini sendiri di tutup oleh PLAF pada tahun yang sama. Sebelum meninggalkan satuan, ia sempat di undang ke beberapa konfrensi di Cina karena kinerjanya yang luar biasa di kesatuan.

Dalam pernyataan tersebut perusahaan juga telah membayar milyaran dollar untuk property intelektual kepada perusahaan barat dalam setahun. Walaupun demikian, Huawei mengakui tetap mendapatkan bantuan finansial dari pemerintah Cina dalam bentuk keringanan pajak sehingga serupa dengan yang di tawarkan oleh pemerintah AS kepada perusahaan - perusahaan di Amerika(di nilai bukan sebuah bentuk pelanggaran).

Dalam surat tersebut, Huawei meyakinkan pemerintah AS bahwa mereka bukanlah sebuah perusahaan ancaman bagi negeri paman Sam tersebut. Setiap produknya telah di periksa dan di sertifikasi oleh perusahaan dari pihak ke 3.

Apakah memang seperti itu?

(sumber: ItNews.com.au)